REALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKOSISTEM DI PAPUA

Judul Buku	:	REALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP EKOSISTEM DI PAPUA
Penulis	:	Dr. Yanthy Herawaty Purnama
ISBN	:	978–623–5874–90–6
Jumlah Hal	:	vi + 111 halaman
Ukuran	:	B5 (15,5 x 23 cm)
Tahun Terbit	:	Februari 2022
Harga	:	Rp. 56.500

Sinopsis

Kekayaan alam kita yaitu hutan yang terbentuk dalam berbagai tipe ekosistem sedang dalam keadaan terancam akibat implementasi kebijakan yang kurang tepat sasaran. Hal ini berdampak luas pada rusaknya ekosistem alam kita di Indonesia dan lebih khusus di Papua. Untuk itu, pada uraian tulisan ini lebih banyak mengajak para pembaca untuk merefleksikan fakta-fakta yang ada dan juga penulis menyampaikan gagasan solutif bagi upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam kita lebih khusus hutan tropis kita di Papua.

Daftar Isi

PRAKATA PENULIS

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I.SUMBER DAYA ALAM DAN HAKEKAT PENGELOLAANNYA

1.1 Pengantar

1.2. Hubungan manusia, hewan dan tumbuhan di  dalam kehidupan

1.3. Pemanfaatan tumbuhan dalam konsep energi baru terbarukan (EBT)

1.4. Pemanfaatan kotoran ternak untuk Biogas sebagai sumber energi pilihan

1.5. Penutup
II.   KETIKA HUTAN DIKELOLA MASYARAKAT
2.1. Pengantar

2.2. Pengertian hutan dan sistem kelola hutan

2.3. Hubungan masyarakat dengan hutan

2.4. Konflik kepentingan di dalam mengelola Hutan

2.5. Peran instutusi adat di dalam mengelola hutan

2.6. Peran pemerintah untuk mendukung pengelolaan hutan rakyat

2.7. Penutup
DAFTAR ISI
III.    MEMBANGUN HUTAN PAPUA BERBASIS  MASYARAKAT ADAT MENUJU PAPUA  BANGKIT MANDIRI DAN SEJAHTERA
3.1. Pengantar

3.2. Realitas pengelolaan kawasan hutan

3.3. Peran LMA dalam MRP yang terukur

3.4. Peran adat dalam negara

3.5. Penutup
IV.    INDUSTRI KAYU RAKYAT MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN
EKONOMI MASYARAKAT PAPUA
4.1. Pengantar

4.2. Industri kayu rakyat menuju harapan sejahtera

4.3. Penyiapan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan

4.4. Pemerintah yang perlu bersinergi

4.5. Pembinaan terhadap masyarakat pemilik sumberdaya hutan

4.6. Industri rakyat suatu solusi

4.7. Meningkat kesadaran masyarakat dalam mengelola hutan yang berkelanjutan

4.8. Penutup
V. PERAN DATA KEANEKARAGAMAN  HAYATI DALAM MENDUKUNG PROSES  PENGAMBILAN KEPUTUSAN
5.1. Pengantar

5.2. Pentingnya data keanekaragaman hayati

5.3. Pentingnya membuat keputusan dengan  pertimbangan data kehati
5.4. Pengambil kebijakan perlu diberikan  penghargaan (reward) dan tindak tegas (punishment)

5.5. Isu efek pemanasan global terhadap data-data kehati

5.6. Peningkatan kapasitas pada pengambil kebijakan

5.7. Penutup
VI.IMPLIKASI PENERAPAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP SISTEM PERIZINAN DAN PENGELOLAAN SDA
DAN KEHUTANAN DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH
6.1. Pengantar

6.2. Penggunaan kewenangan yang wajar

6.3. Implementasi uu yang tepat

6.5. Dampak pengalihan kewenangan

6.6. Penutup
VII.  KEBIJAKAN KEHUTANAN YANG PRO MASYARAKAT ADAT: SUATU SOLUSI
7.1. Pengantar

7.2. Mencari akar permasalahan untuk menyusun kebijakan strategis dalam pembangunan kehutanan

7.3. Kebijakan pemerintah dalam hal pemberian izin yang sifatnya terukur
7.4. Peran kemitraan dalam mendukung kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan

7.5. Kebijakan mutu dan peran tenaga kerja yang potensial

7.6. Penutup
VIII. KONFLIK KELEMBAGAAN DALAM TATA KELOLA HUTAN DI PAPUA
8.1. Pengantar

8.2. Konsep hutan dan pengembangannya menurut OAP (orang asli Papua)

8.3. Sistem pengelolaan hutan

8.4. Hubungan masyarakat dengan hutan

8.5. Konflik kepentingan di dalam mengelola hutan

8.6. Analisis

8.7. Sintesis
8.8. Penutup
IX. PENTINGNYA PENGELOLAAN
KAWASAN KONSERVASI
9.1. Pengantar

9.2. Mengelola dan mempertahankanTaman Nasional dan Cagar Alam

9.3. Cagar alam dengan luasan kecil dan perlu mendapat perhatian yang besar

9.4. Desain penghubung cagar alam

9.5. Penutup
X. PERAN HUTAN MANGROVE DI DALAM  EKOSISTEM PANTAI YANG TERABAIKAN
10.1. Pengantar

10.2. Kriteria tingkat kerusakan hutan mangrove

10.3. Perlu membatasi kegiatan konversi hutan dan lahan mangrove

10.4. Menegakan kembali aturan-aturan dalam mengelola hutan mangrove
10.5. Mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat lokal dalam mempertahankan hutan

10.6. Jasa lingkungan yang dapat dinikmati dari pengelolaan hutan mangrove

10.7. Penutup
XI. PENTINGNYA MENATA KEMBALI DAS TAMI DI PERBATASAN RI-PNG UNTUK KEPENTINGAN SEMUA PIHAK GUNA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PAPUA
11.1. Pengantar

11.2. Konflik pemanfaatan ruang

11.3. Potensi kehati di wilayah DAS Tami

11.4. Kerjasama semua pihak yang bersifat sinergis

11.5. Strategi pengelolaan DAS Tami

11.6. Penutup
DAFTAR PUSTAKA

EPILOG

TENTANG PENULIS

Pemesanan Cepat: